TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABANDONEMEN (PENYERAHAN HAK MILIK ATAS BENDA PERTANGGUNGAN) DALAM HAL PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI RANGKA KAPAL (MARINE HULL INSURANCE)

Asuransi merupakan perjanjian bilateral dimana pihak pertama sebagai tertanggung dengan membayar uang premi pertanggungan kepada pihak kedua sebagai penanggung yang bersedia menanggung kerugian yang dialami oleh barang atau nilai jasa yang timbul milik tertanggung. secara khusus asuransi laut merupakan kegiatan pertanggungan atas semua resiko yang mungkin timbul dilaut baik terhadap kapal dagang maupun kapal penumpang. Asuransi laut memiliki daerah operasi yang bergerak dalam lalu lintas niaga laut dan perasuransian yang bertujuan untuk memindahkan resiko dalam arti kerugian yang nantinya akan timbul dikemudian hari dan bukan merupakan tujuan dimana suatu perasuransian menjamin barang yang tidak ada kemungkinan resikonya yaitu kerugian atau kerusakan. Berkembangnya asuransi laut berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran yang dilakukan melalui laut yang penuh dengan ancaman bahaya laut. Dalam pengertiannya, asuransi laut tidak hanya terbatas pada lingkungan laut saja, akan tetapi juga meliputi lingkungan darat dan perairan darat (sungai dan danau). Dalam skripsi ini pokok permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai siapa pemegang hak kepemilikan atas objek pertanggungan yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi, bagaimana prinsip abandonemen dalam hal penyelesaian klaim asuransi rangka kapal serta mengenai bagaimana perbedaan prinsip subrogasi pada asuransi kerugian pada umumya dengan prinsip abandonemen pada asuransi rangka kapal. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan sebagai sumber utama. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum asuransi terdapat pada Kitab undang � undang hukum dagang (KUHD), Undang � Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi laut pada dasarnya menjamin kehilangan, kerusakan (resiko) sebagai akibat dari adanya bahaya laut. Dengan adanya perjanjian pertanggungan maka resiko dari tertanggung diambil alih oleh penanggung,dengan syarat bahwa tertanggung harus membayar premi atas pertanggungan laut. Mengenai bahaya � bahaya yang ditanggung tidak hanya terbatas pada bahaya yang terjadi dilaut, tetapi juga mengenai bahaya � bahaya terusan yang dapat terjadi selama berlangsungnya angkutan, misalnya bahaya kebakaran dipelabuhan. Pada dasarnya asuransi harus memiliki unsur kepentingan yang dipertanggungkan, ganti rugi yang diterima harus sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya pada saat penutupan asuransi, serta pembayaran ganti rugi baru bisa diberikan setelah adanya kerugian yang menimpa si tertanggung. Dari unsur tersebut, pertanggungan yang dibuat oleh pihak penanggung dan tertanggung akan menjadi batal apabila tertanggung berspekulasi dengan keadaan atas hal � hal yang tidak benar.

1.  UEU-Undergraduate-3860-Cover.pdf - 25 KB
2.  UEU-Undergraduate-3860-Abstrak.pdf - 49 KB
3.  UEU-Undergraduate-3860-DaftarIsi.pdf - 51 KB
4.  UEU-Undergraduate-3860-Daftarpustaka.pdf - 57 KB
5.  UEU-Undergraduate-3860-KataPengantar.pdf - 52 KB
6.  UEU-Undergraduate-3860-LembarPengesahanSkripsi.pdf - 54 KB
7.  UEU-Undergraduate-3860-Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf - 54 KB
8.  UEU-Undergraduate-3860-PersetujuanPembimbingSkripsi.pdf - 54 KB
9.  UEU-Undergraduate-3860-Bab I.pdf - 103 KB

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABANDONEMEN (PENYERAHAN HAK MILIK ATAS BENDA PERTANGGUNGAN) DALAM HAL PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI RANGKA KAPAL (MARINE HULL INSURANCE)